Kyai dan Pilgub Jatim

Beberapa hari ini dan tampaknya juga akan berlanjut pada hari-hari ke depan, Jatim heboh menyambut Pilgub. Sebenarnya kehebohan seperti ini sudah biasa menjelang Pilgub di daerah manapun. Apalagi dengan sistem langsung seperti saat ini. Tapi tentu Jatim memiliki keunikan sendiri yang menjadi ciri khasnya selama ini.

Jatim dikenal sebagai wilayah dengan komunitas santri terbesar di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa timur bahkan layak menyandang gelar kota santri. Seperti Situbondo misalnya. Jadi kalau ada perhelatan besar semacam Pilgub, bisa ditebak siapa yang paling sibuk diburu dan dibutuhkan? Tentu saja kaum santri. Santri pada dasarnya tak ubahnya sebagaimana pelajar pada umumnya. Hanya saja concern mereka lebih pada ilmu agama. Yang lebih penting lagi, santri mutlak memiliki panutan yang sering disebut dengan istilah "kyai"

Kyai adalah seorang guru yang banyak mengamalkan ilmunya pada masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat sering kali menjadikannya sebagai pemimpin informal di suatu daerah. Anehnya, ketokohan kyai memang seringkali diukur lewat seberapa besar basis massa yang dimilikinya. Jadi jangan heran kalau Kyai pun memiliki beragam tingkatan. Ada kyai bertaraf desa, kecamatan, kabupaten, nasional, bahkan internasional. Jadi kyai disamping memiliki santri yang sangat menghormatinya, kyai juga punya masyarakat yang siap mendukung semua keputusannya.

Dari fakta ini, sangat wajar bila saya katakan, bahwa siapapun yang paling dekat dengan banyak kyai, maka dialah yang akan menjadi Gubernur di Jatim. Bisa dilihat toh apa yang terjadi sekarang. Semua yang maju dalam bursa Pilgub Jatim pasti mengaku mendapat restu dari sejumlah Kyai. Ada yang semakin mantap maju karena merasa diperintah oleh Kyai, Tapi ada juga yang tidak mau menjadi orang nomor dua (bacawagub), karena kyai memintanya duduk sebagai calon orang nomor satu. Hebat dan unik bukan!

Itulah Jawa Timur. Aku tahu dan paham betul, karena disamping aku lahir dan besar di jawa timur, aku juga hidup di kalangan yang tidak jauh dari bau "kyai".

Mayoritas Jawa timur adalah NU. Jadi segala yang mengusung NU, kemungkinan untuk dapat menarik simpati warga cukup besar. Itu pula yang terjadi saat ini. Tapi sayangnya, PKB yang diharapkan menjadi kendaraan warga NU tampak belum begitu bisa bersimbiosis dengan kepentingan NU. Bagaimanapun juga tentu yang dirugikan dalam hal ini adalah PKB dan NU itu sendiri.

PKB yang kendalinya dipegang Gus Dur tidak menyetujui memasukkan kader NU menjadi Bacagub. Ia lebih memilih untuk meletakkannya menjadi Bacawagub. NU yang menjadi ABG (Anak Buah Gusdrur) pun tidak bisa apa-apa. Meski demikian, sebagian NU terutama yang tergabung dalam PKNU (pecahan PKB) justru seringkali berbeda pendapat dengan Gusdur. Dulu saat Gusdur menjadi ketua PBNU, tidak ada seorang pun yang berani berbeda dengannya di Jawa Timur. Tapi sekarang, entah mengapa keputusan Gusdur sering tidak sejalan dengan sebagian (besar) warga NU.

Saat ini, menurut saya Kyai NU di Indonesia bisa dikelompokkan dalam tiga macam. Pertama, kyai yang tidak terjun ke politik, bersikap baik dengan Gusdur dan selain Gusdur. Kedua, kyai yang selalu taat kepada keputusan politik Gusdur. Ketiga, kyai yang berani menentang Gusdur dalam konteks politik.

Harus diakui, peperangan politik di Jawa Timur merugikan para kyai, karena perbedaan pendapat mereka dalam wilayah politik seringkali terbawa pada persoalan masyarakat. Saya khawatir peperangan antar kyai akan benar-benar terjadi. Peperangan yang akan menyebabkan perpecahan.

Saran saya, hendaknya kyai tidak perlu memberikan fatwa politik. Kalaupun toh akan mengeluarkan fatwa semacam itu, harus dijelaskan dulu kapasitasnya sebagai apa? Apa pendapat pribadi, atau jabatan struktural. Kalau terlibat dalam partai, akan lebih baik sebenarnya bila tidak mengatasnamakan pendapat kyai. Karena hal itu justru bertentangan dengan bilai-nilai kultural yang disematkan masyarakat pada kyai.

Jangan sampai ada masyarakat yang bingung bertanya, "Aku harus ikut kyai yang mana?". Bahkan, jujur saya berani katakan, bahwa ulama salaf pada umumnya menjauhi wilayah politik. Itu sebenarnya untuk menjaga muru'ah mereka sendiri. Jadi wilayahnya memang hanya memberikan saran (fatwa) sesuai dengan tuntunan agama terhadap dunia politik.